LKM di Sumbar Banyak Belum Terdaftar, OJK Beri Tenggat Hingga 8 Januari 2016

Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Sumatera Barat (Sumbar) saat ini diakui masih banyak belum terdaftar atau memperoleh izin, terutama dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut Dewan Komisioner OJK Pusat, Firdaus Djaelani, masyarakat masih belum banyak mengetahui terkait lahirnya LKM tersebut. Undang-undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Pelaksanannya dinilai masih baru ditelinga masyarakat.

“Makanya kita perlu mendorong dan mensosialisasikan aturan ini kepada para LKM. Karena, sesuai aturannya LKM harus terdaftar dalam badan hukum, baik koperasi dan Perseroan Terbatas (PT), dimana penyertaan modal bekerjasama dengan Pemerintah setempat,” katanya di Padang, Selasa (10/3).

Ia menjelaskan, Sumatera Barat termasuk terbanyak dalam pembentukan LKM. “Berdasarkan data yang kita dapat, Sumbar itu ada sekitar 2.500 LKM yang baru terdaftar. Untuk itu kita perlu mensosialisasikannya agar masyarakat dan pemerintah daerah paham dengan fungsi LKM itu sendiri,” tuturnya.

Sementara itu, OJK sendiri memberikan tenggat waktu paling lambat hingga 8 Januari 2016 agar LKM yang belum diregistrasi supaya dengan segera mendaftar. “Nantinya, jika telah terdaftar, disitulah fungsi Pemerintah Daerah untuk membimbing dan melakukan pembinaan sesuai aturannya,” jelasnya.

Firdaus sendiri menegaskan terkait tenggat waktu tersebut, apabila LKM tidak kunjung mendaftar maka pengoperasian simpan pinjam LKM yang bersangkutan harus dihentikan. “Itu amanat Undang-undangnya, kalau tidak kunjung mendaftar, terpaksa LKM tidak boleh beraktifitas,” tegasnya.

Komentar

LKM OJK Pemerintah