Kabarpadang.com
Mengabarkan Ranah Minang

Kumpulkan Cawako Padang, MUI Tolak Pembangunan RS Siloam

IlustrasiRANAH – Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) serta ormas islam lainnya semakin menentang pembangunan Rumah Sakit Siloam yang digagas oleh Siloam Group tersebut.

Untuk mencegah pembangunan rumah sakit Siloam di Kota Padang, MUI dan LKAAM beserta ormas Islam mengundang 10 Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang guna mempertanyakaan pendirian mereka setelah terpilih nanti memimpin Kota Padang.

Pertemuan digelar di Mesjid Nurul Iman pada Kamis (24/10), dari kesepuluh calon yang ada hanya 7 yang menghadiri pertemuan ini. Adapun calon yang tidak hadir, pasangan Michel-Jadi, Desri-James dan Asnawi-Surya.

Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar, Gusliar Gazahar menegaskan sangat menentang keras pembangunan Rumah Sakit Siloam di Kota Padang.

“Kami menentang keras pembangunan rumah sakit Siloam, karena adanya langkah maupun tujuan untuk mengkristenisasikan warga di Kota Padang”tegasnya.

Sementara, Pemko Padang sendiri mengizinkan Siloam Group untuk membangun Rumah Sakit tersebut di Kota Padang, bahkan tanpa koordinasi dengan MUI maupun LKAAM Sumbar.

“Tak ada koordinasi dengan kita, padahal itu menyangkut tentang kehidupan orang banyak”tegasnya.

Gusliar juga menilai lokasi yang dipakai untuk pembangunan rumah sakit Siloam bertentangan dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) termasuk surat izin pembangunan dan surat kesepakatan wargayang berada di sekitar tempat pembangunan tersebut.

“Saat bertemu dengan Gubernur Sumbar dan Kapolda Sumbar beberapa hari lalu, saya minta untuk menunjukan AMDAL serta izinya lainnya oleh instansi kota Padang, tapi tak ada satupun yang bisa melihatkannya”katanya.

Kandris Asrin selaku calon Walikota Padang juga menanggapi serius mengenai pembangunan ini. Kandris menyebutkan bahwa setiap orang berhak berinvestasi di Kota Padang tetapi tidak boleh melanggar adat minang, yakni “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”

“Setiap orang bisa berinvestasi di Kota Padang tapi tak boleh melanggar adat minangkabau tersebut, karena 90% masyarakat Kota Padang menganut agama islam”ujarnya saat ditemui di Posko Ahmad Yani Padang, Jumat (25/10) pagi.

Pihaknya juga menyesali tindakan pemerintah Kota Padang yang tidak bermusyawarah dengan MUI, LKAAM Sumbar dan masyarakat terhadap pembangunan rumah sakit Siloam. Bahkan, ormas islam saat ini hanya dianggap kamuflase, dijunjung tinggi namun tak dilibatkan.

“Ormas islam termasuk menjadi acuan dalam membangun maupun proses lainnya, jangan hanya menjunjung tinggi tapi tak dilibatkan”tegasnya.

Terakhir, Kandris juga mengingatkan kepada pemimpin Kota Padang kedepannya dapat melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan ini, sedangkan untuk investor yang menanamkan modal agar mematuhi seluruh peraturan yang telah ada.

Komentar
Loading...
BERITA TERKAIT