KPU Sumbar Anggap Pemohon Tak Miliki Legal Standing

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat (Sumbar) mengakui saat ini tengah menunggu hasil dari sidang Mahkmah Konstitusi terkait gugatan yang dilayangkan pasangan calon nomor urut satu, Muslim Kasim-Fauzi Bahar. Ada sejumlah jawaban yang diberikan KPU Sumatera Barat kepada MK terkait gugatan tersebut.

Kadiv Logistik KPU Sumbar, Fikon mengatakan, KPU Sumbar beranggapan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing dalam gugatan yang dilayangkan ke MK tersebut. Sesuai aturannya, Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) harus berjarak minimal 2 persen.

“Sedangkan, paslon nomor urut lebih dari dua persen jarak suaranya dibandingkan paslon nomor urut dua, ini salah satunya, tidak memenuhi syarat dalam gugatan yang diajukan ke MK,” katanya di Padang, Sabtu (16/1).

Pihaknya juga beranggapan bahwa gugatan pemohon terhadap dugaan ijazah palsu terhadap salah satu paslon tidak tepat. Pasalnya, menurut Fikon hal tersebut bukanlah kewenangan MK untuk mengadili. “Itu sebenarnya lebih mengarah kepada tindak pidana, tidak tepat kalau ke MK, jadi kemungkinan juga tidak ada legal standingnya,” terangnya.

Jika gugatan ditolak oleh MK, KPU Sumbar akan langsung menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. “Kita masih menunggu hingga 18 Januari mendatang, kalau ditolak langsung kita bicarakan terkait penetapannya, termasuk rekomendasi pelantikan kepada pihak terkait,” jelasnya.

Namun, jika gugatan diterima, maka KPU Sumbar akan kembali menundanya hingga ada putusan yang menguatkan. “Kalau diterima, akan lanjut sidangnya, terkait pelantikan itu bukan wewenang kita, kita hanya penyelenggara,” pungkasnya.

Komentar

KPU Sumbar Pilgub Sumbar Pilkada Serentak Politik