Indonesia-Malaysia Bangun Dewan Penghasil Minyak Sawit

Menko Kemaritiman RI, Rizal Ramli. Foto : JPNN

Menko Kemaritiman RI, Rizal Ramli. Foto : JPNN

Indonesia dan Malaysia resmi mendirikan Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) yang sebelumnya telah diinisiasi keduanya.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (22/11), lembaga tersebut resmi didirikan melalui penandatanganan Piagam Pendirian CPOPC oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya RI, Rizal Ramli dan Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Amar Douglas Uggah Embas di Kuala Lumpur, Sabtu (21/11).

Penandatangan Piagam Pendirian CPOPC disaksikan Presiden RI Joko Widodo, dan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak.

“Hari ini kami melahirkan organisasi internasional yang bertujuan meningkatkan daya saing di industri strategis ini, sekaligus untuk meningkatkan praktik kelestarian alam, dan yang paling penting, untuk benar-benar mengangkat kesejahteraan petani sawit kecil,” kata Rizal.

The Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) didirikan untuk mendorong, mengembangkan dan meningkatkan kerja sama industri minyak sawit di antara negara-negara anggotanya.

Kerja sama ini diperlukan guna memastikan industri minyak sawit berkontribusi terhadap pengembangan perekonomian dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Ia berharap CPOPC mampu mendorong komunikasi dalam pengembangan industri minyak sawit di antara para pemangku kepentingan di negara-negara pembudidaya kelapa sawit; meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit skala kecil; serta membangun dan membentuk kerangka prinsip-prinsip industri minyak sawit yang berkelanjutan.

Lembaga itu juga diharapkan mampu mendorong kerja sama dan investasi dalam membangun zona industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, termasuk zona ekonomi hijau; memberi perhatian terhadap hambatan-hambatan perdagangan minyak sawit; dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dan fungsi-fungsi lainnya yang dibutuhkan untuk kepentingan industri minyak sawit.

“Hanya dengan menyeimbangkan dan mengharmonisasikan tujuan inilah kita dapat memaksimalkan potensi industri ini untuk manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” lanjut Rizal.

Dengan CPOPC, kata dia, jutaan petani dan pihak yang bergantung pada industri tersebut akan bisa terbantu. Perinciannya, yakni sekitar 4.000.000 rumah tangga di Indonesia dan 500.000 rumah tangga di Malaysia yang bergantung pada industri tersebut.

“Saya sangat senang dengan didirikannya CPOPC meski ini baru permulaan. Karena PM Najib dan Presiden Jokowi bertekad agar kesejahteraan petani sawit kecil, tidak akan lagi terabaikan,” ujarnya.

Keanggotaan CPOPC akan dibuka untuk seluruh negara-negara pembudidaya kelapa sawit lainnya, seperti Brasil, Colombia, Thailand, Ghana, Liberia, Nigeria, Papua Nugini, Filipina, dan Uganda.

Dalam rangka mendukung operasional awal lembaga tersebut, Indonesia dan Malaysia masing-masing akan berkontribusi 5.000.000 dolar AS. Adapun sekretariat CPOPC akan berada di Jakarta, Indonesia.

Selain mendirikan lembaga yang menaungi negara-negara penghasil sawit, kedua menteri juga mendeklarasikan “Proposed Global Framework of Principles for Sustainable Palm Oil” yang diberi nama “e+POP”.

Sembilan prinsip dalam “e+POP” disusun dengan memperhatikan hukum dan ketentuan yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan sebagai tolok ukur terhadap standar-standar internasional lainnya.

Prinsip-prinsip tersebut akan dikembangkan lebih lanjut. Konsultasi juga akan dilakukan dengan para pemangku kepentingan.

“CPOPC adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan, asap, dan deforestasi. Kami memimpin dan berkomitmen untuk mencari solusi dari masalah lingkungan ini. Saya yakin CPOPC akan menjadi pengubah dalam industri minyak kelapa sawit dalam berbagai hal,” kata Rizal.

(Antara)

Komentar

Bisnis Ekonomi Pemerintahan