Menjelang pelaksanan Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang, KPU Sumatera Barat saat ini tengah melalukan evaluasi penuh terhadap Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PPK) dan Kelurahan maupun Nagari.
Ketua KPU Sumbar, Amnasmen mengatakan, evaluasi dilakukan untuk memberikan mutu kerja yang baik bagi pihak penyelenggara. Jika PPK maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) kurang cakap, maka akan ada pergantian.
“Pastinya ada pergantian, saat ini pihak KPU Kabupaten/Kota tengah melakukan evaluasi terhadap penyelenggara hingga tingkat bawah. Kalau sudah terima laporannya, maka akan kita tindaklanjuti langsung,” katanya di Padang, Rabu (14/5).
Ia menambahkan, evaluasi juga berguna untuk adanya perbaikan kualitas pada Pilpres maupun kegiatan lainnya. “Saat Pileg masih lemah dalam koordinasi organisasi dan independensi penyelenggara di tingkat bawah, termasuk kemampuan penyelenggara ditingkat KPPS,” ujarnya.
Selain itu, terkait sosialisasi yang erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat, Amnasmen menyebut bahwa tidak cukup hanya dari KPU saja. “Harus ada elemen yang lain mendukung sosialisasi Pemilu. Otomatis pasti akan sangat membantu, terutama meningkatkan jumlah partisipasi,” jelasnya.
Berdasarkan data rekapitulasi suara Pemilu Legislatif (Pileg) lalu, partisipasi penggunaan hak pilih tidak mencapai 70 persen di Sumatera Barat. “Meski begitu KPU Sumbar optimis melakukan perbaikan kinerja. “Kita semua tingkatan jajaran penyelenggara kami optimis sukses Pilpres Juli mendatang,” katanya.
