FPP Kecewa, Permohonan UU Dikti Ditolak MK

MKPermohonan uji materi terkait Undang-undang (UU) Pendidikan Tinggi (Dikti) oleh Forum Peduli Pendidikan (FPP) Universitas Andalas kepada Mahkamah Konstitusi ditolak. Keputusan ini diumumkan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis (12/12) tadi siang di Jakarta.

FPP yang menyaksikan langsung pemutusan dari Mahkamah Konstitusi di Fakultas Hukum Unand merasa sangat kecewa terhadap keputusan tersebut. Keputusan penolakan tersebut dilakukan lantaran Mahkamah Konstitusi melihat secara norma bukan empiris.

“Ya normanya lagi Mahkamah Konstitusi tidak bermasalah, tapi empris serta penyelenggarannya yang mereka perhatikan” ujar M.Nurul Fajri, salah seorang anggota Lembaga Bantuan Hukum Padang, tadi sore.

Dirinya juga mengatakan tidak akan pantang menyerah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Bahkan, ia berjanji akan mengawal dari segi pelaksanaan, terutama pada Uang Kuliah Tunggal yang dinilai sangat merugikan para mahasiswa.

Sementara, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unand Vicku Maldini menyampaikan hal yang senada. Ia juga kan mengawal terhadap pelaksanaan UU Dikti, serta jika ada yang tidak berkenan lagi, maka akan kembali ditempuh dengan jalur hukum.

“Kita akan kawal terus, terutama pada pelaksanaannya, jika masih ada yang tidak berkenan kita kan tempuh jalur hukum kembali” ujarnya.

Adapun perkara yang ditolak oleh Mahkamah Konstitusi yakni, Perkara nomor 103/PUU-X/2012 untuk melakukan pengujian terhadap UU No. 12 tahun 2012 yang berisi tentang Pendidikan Tinggi pasal 65, pasal 73, pasal 74, pasal 86 dan pasal 87.

Selain itu, perkara nomor 111/PUU-X/2012 berisi tentang pengajuan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 50, pasal 65, pasal 74, pasal 76 dan pasal 90 juga tidak terima, bahkan langsung ditolak. (En/WN)

Komentar
Loading...
BERITA TERKAIT