DPR Tidak Diperlukan dalam Pengangkatan Kapolri?

Komjen Pol. Budi Gunawan Bersama Komisi III DPR Setelah Disetujui Menjadi Kapolri, Kamis (15/1) Foto: Kompas.com

Komjen Pol. Budi Gunawan Bersama Komisi III DPR Setelah Disetujui Menjadi Kapolri, Kamis (15/1) Foto: Kompas.com

Peran DPR dalam pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI mulai diperdebatkan. Peran tersebut dianggap mengurangi hak perogatif presiden. Hal ini menyebabkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menggugat tugas DPR tersebut ke MK. Ia menggugat UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dua UU itu mengatur kewenangan DPR dalam pemilihan Kapolri dan Panglima TNI. Undang-undang lainnya yang juga digugat yakni Undang-Undang Pertahanan Negara No 3 Tahun 2002, Pasal 17 ayat 1.

“Sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial bukan parlementer. Pengujian kami pada dasarnya mengokohkan sistem presidensial kita. Karena ciri khas sistem presidensial kita adalah hak prerogatif itu,” tutur Denny di Gedung MK siang tadi.

Denny juga menambahkan bahwa jika DPR memang diperlukan untuk tugas tersebut, maka harus diatur terlebih dahulu dalam UUD 1945. Dikarenakan hal tersebut belum terdapat dalam konstitusi.

“Kalau ingin ada pembatasan hak prerogatif presiden, harus diatur tegas dalam UUD 1945. Maka dalam konteks kapolri dan panglima TNI harus diatur dalam konstitusi. Tapi ini kan tidak diatur,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella malah meminta Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan persetujuan DPR atas Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dikarenakan Budi Gunawan telah lulus tes kelayakan yang diadakan DPR.

“Saya kira itu keputusan yang paling adil yang bisa diambil dalam situasi pelik seperti ini. Karena keputusan menyetujui (Budi Gunawan) itu keputusan DPR. Bukan orang per orang. Ketika akan dibatalkan ya kita tunggu proses hukum berikutnya. Lebih baik menunggu proses praperadilan selesai, supaya presiden tidak terburu-buru,” ujarnya.

Perbedaan pendapat mengenai tugas DPR dalam pengangkatan Kapolri dan Panglima TNI ini memang terjadi sejak persetujuan Budi Gunawan sebagai Kapolri diumumkan oleh DPR pada 15 Januari 2015 lalu  saat yang bersangkutan juga ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dugaan gratifikasi.

Komentar

DPR RI Kapolri Konstitusi MK