Kabarpadang.com
Mengabarkan Ranah Minang

Di Padang, Pendapatan Pajak Restoran Masih Rendah

Ilustrasi makanan
Ilustrasi.

screengrab

Meski Kota Padang sudah menjadi kota kuliner, terbukti menjamurnya usaha kuliner di setiap sudut kota. Tapi pertumbuhan usaha kuliner bak jamur di musim hujan ternyata tidak diiringi dengan tingkat kesadaran para pengelola dalam membayar pajak restoran, terbukti capaian PAD dari pajak restoran masih rendah.

“Ya belum tumbuh keasadaran para pelaku kuliner untuk menerpakan pajak  restoran sebesar 10 persen kepada konsumennya,” ujar Kepala Bidang Pengendalian PAD, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Pemko Padang Fuji Astomi, Jumat (10/10) di kantornya.

Padahal pajak restoran adalah  wajib sebagaimana diatur pada Perda nomor 3 tahun 2011. “Pajak adalah kewajiban yang sifatnya memaksa dan tidak ada pengembalian yg sifatnya langsung, ini tegasnya Perda nomor 3 tersebut,” ujarnya.

Menurut Fuji Astomi pajak itu adalah kewajiban setiap warga dan tidak ada pengembalian yang sifatnya langsung, maksudnya uang tersebut (uang pajak,red) dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk sarana dan prasarana seperti jalan, puskesmas maupun fasilitas publik lainnya. “Saya melihat  indikasi tidak seriusnya pihak pengelola restoran dalam menerapkan aturan penarikan pajak bagi konsumen, dapat dibuktikan banyaknya restoran yang  tingkat kunjungan konsumennya sangat tinggi tapi setoran pajaknya masih rendah,” ujarnya.

Dalam waktu dekat ini pihaknya kata Fuji Astomi siap melakukan penertiban bill restoran dengan cara memperporasikan setiap bill restoran tersebut. Seperti diketahui APBD Padang 2014 totalnya Rp2,1 triliun, jumlah itu sumber dari PAD hanya Rp300 miliar, sisanya dana dari pusat yang harus dialokasikan untuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus termasuk biaya gaji pegawai.
Fuji Astomi mengatakan target PAD Padang di 2019 adalah Rp1 triliun.

“Tentu akan tercapai selain fokus kerja instansi terkait juga adanya kesadaran masyarakat termasuk aktifnya pengelola usaha seperti tempat kuliner dalam menarik pajak, target PAD Rp 1 triliun di 2019 Insya Allah dapat direalisasikan,” ujarnya.

Besarnya PAD kata Astomi tentu belanja pemerintah dalam membangun kota dapat berjalan lancar, tanpa harus menunggu dan bergantung dengan bantuan dari pusat. “Jadi pajak yang ditarik dari masyarakat akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk fasilitas publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Supaya pembangunan kota ini  bisa bersaing dengan kota-kota besar lain di Indonesia,” ujarnya.

(afiliasi : Kliksumbar.com)

Komentar
Loading...
BERITA TERKAIT