Aliansi Rakyat Tuntut WTO Dibubarkan

Aliansi Rakyat Tolak WTO, Kamis (5/12) sore. (FOTO:AB)
Aliansi Rakyat Tolak WTO, Kamis (5/12) sore. (FOTO:AB)

Sejumlah Aliansi Rakyat menolak World Trade Organization (WTO) yang terdiri dari FMN, GMNI, LAM & PK, UKM PHP, Walhi Sumatera Barat, Q-Bar, LBH Padang dan SPI di Bundaran Simpang Empat Jalan Sudirman, Kamis (6/12) kemarin.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 17.00 WIB ini merupakan bentuk penolakan terhadap pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri ke-9 yang diadakan di Bali pada tanggal 3-6 Desember 2013. Adapun alasan mereka menolak, lantaran keberadaan WTO adalah penyebab dari kemiskinan sosial.

“Kita menolak tegas keberadaan WTO, khususnya di Indonesia, karena ini semua penyebab kemiskinan sosial yang akan berdampak terhadap rakyat Indonesia” sorak Like, Koordinator Aksi saat menyampaikan orasinya, kemarin.

Dilain hal, keberadaan WTO khususnya di Indonesia dan Sumatera Barat dapat membuat masyarakat kehilang ciri khasnya. Orasi kali juga menyuarakan tentang dampak dari adanya WTO, di antaranya ketika lahan pertanian seperti sawah maupun ladang diganti dengan kebun sawit, tambang biji besi, tambang emas, tambang batu bara dan lainnya, akan menjadikan bangsa Indonesia kehilangan identitasnya.

“Lahan pertanian yang seharusnya bisa kita garap dan menjadi ciri khas dari suatu bangsa negara akan berbalik 180 %, ini akan sungguh menghilang apa itu arti dari ciri khas termasuk budaya pertanian di Indonesia, khususnya Sumatera Barat” katanya.

Sementara, Aliansi ini juga menilai bumi Ranah Minang (Sumatera Barat) telah dijajah lewat tangan WTO dengan menjadikan Indonesia sebagai pasar dunia. Intervensi yang dilakukan WTO kepada Indonesia melalui kebijakan MP3EI (Master Plan Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia) menjadi faktor utama masuknya barang serta jasa luar negeri. Kebijakan ini dinilai tidak berpihak menjadi celah perampasan instrumen perampasan tanah masyarakat, hingga menyebabkan konflik yang akan melibatkan masyarakat luas.

“Kita menuntut pemerintah dapat mewujudkan perdagangan serta pembangunan yang berpihak kepada rakyat dan yang terpenting bubarkan WTO” tegasnya saat menyampaikan tuntutan dalam orasi.

Aliansi tak hanya menuntut dalam faktor pertanian, pendidikan saat ini dinilai sangat tidak berpihak sehingga memberatkan kepada pelajar maupun mahasiswa yang ada di Indonesia.

“Isu pendidikan yang sangat memberatkan kami, terutama mahasiswa, yakni Undang-undang (UU) Pergururang Tinggi (PT) dengan mengeluarkan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT), kami dengan tegas menolaknya” cetusnya.

Komentar
Loading...
BERITA TERKAIT